Oleh: feusakti | Maret 4, 2009

ARTIKEL

EKONOMI:

 

Boediono Memang Ekonom Neolib

BOEDIONO blusukan ke pasar-pasar tradisional ya baru kali ini. Soalnya sudah ketahuan masyarakat kalau dia itu sejak era SBY telah menerapkan faham ekonomi neolib.

Neolib atau neo liberalisme memang diilhami faham liberalisme yang dicanangkan Adam Smith, yang mengatakan bahwa perekonomian harus diserahkan ke pasar bebas tanpa adanya campur tangan pemerintah. Filsafat ekonominya yaitu laizei faire atau pasar bebas.

Namun konsekuensi faham liberalisme ini menimbulkan efek kapitalisme di mana hanya pemodal-pemodal besar saja yang mampu bersaing dan menguasai pasar. Atas dasar itulah, John Maynard Keynes menyempurnakan teori liberalisme, yaitu pasar bebas yang harus ada campur tangannya pemerintah.

Nah, Boediono sejak era SBY menerapkan faham neolib. Akibat kebijakan-kebijakan ekonominya yang dibisikkan ke SBY, maka masuklah supermarket-supermarket yang berakibat pasar tradisional terpuruk. Bank-bank dimanjakan sehingga 50 persen koperasi simpan-pinjam di Indonesia collapse. BUMN-BUMN diobral murah. Biaya kuliah mahal. Munculnya praktek outsorcing (sejak era Megawati) yang merugikan kaum buruh. UMKM-UMKM tak mampu bersaing dan lain-lain. Namun neolib ada positifnya, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Lalu muncul faham baru yang sebenarnya tidak baru benar, yaitu faham kerakyatan. Sebetulnya ekonomi kerakyatan sudah pernah digulirkan oleh Bung Hatta dengan menitikberatkan koperasi. Namun nyatanya ribuan koperasi terpaksa gulung tikar.

Ada juga faham ekonomi kerakyatan oleh Mubyarto yang lebih dikenal dengan sebutan sistem ekonomi Pancasila. Namun, faham ini juga kandas di tengah jalan karena tidak tahu bagaimana cara mengimplementasikannya.

Sekarang semua sarjana ekonomi, ekonom dan para politisi bicara soal ekonomi kerakyatan. Kerakyatan yang bagaimana lagi? Fahamnya memang belum matang benar. Ada yang mengatakan ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berpihak kepada UMKM, koperasi dan berdasarkan Pancasila. Tidak jelas bagaimana bentuk kongkritnya.

Menurut saya, cara berpikir ekonom neolib yaitu lebih macro oriented. Sedangkan ekonomi kerakyatan lebih micro oriented. Keduanya sama-sama jeleknya.

Gabungan Ekonomi Neolib dan Ekonomi Kerakyatan:

Sebenarnya, untuk Indonesia yang paling cocok yaitu gabungan antara faham ekonomi neolib dan ekonomi kerakyatan. Saya menyebutnya dengan istilah Faham Ekonomi Neolib Kerakyatan. Cara berpikirnya harus macro-micro oriented.

Bagaimana Penjabaran Neolib Kerakyatan?

Pemerintah dan DPR harus membuat UU Sistem Perokonomian Nasional Neolib Kerakyatan. Harus ada perbedaan perlakuan terhadap pengusaha kapitalis dan pengusaha kecil (UMKM). Untuk pelaku ekonomi kerakyatan harus dikenakan PPN lebih ringan, pajak ekspor-impor lebih ringan, tarif listrik lebih ringan, tarif telepon lebih ringan, tingkat suku bunga bank lebih ringan, dll.

Percayalah, tanpa adanya perbedaan perlakuan (saya sebut dengan istilah clara et distincta), maka gagasan ekonomi kerakyatan akan gagal lagi. Akan menjadi impian, utopis dan omong kosong saja.

HARIYANTO IMADHA


EKONOMI:

 

Manajemen Pengawasan yang Buruk

BETAPA buruk manajemen pengawasan di Indonesia ini. Itulah salah satu penyebab munculnya pungli, korupsi, nepotisme, pembocoran jawaban ujian nasional, banyaknya parpol papan nama yang ikut pemilu, illegal logging, illegal fishing, calo tiket kereta api dan masih ada sejuta kasus lainnya.

Hal ini antara lain lemahnya fungsi pengawasan. Lemahnya fungsi pengawasan karena lemahnya sistem pengawasan itu sendiri. Kalau mau digali lebih jauh, lemahnya sistem pengawasan adalah karena lemahnya manajemen pengawasan termasuk di antaranya fungsi perencanaan pengawasan.

Coba, betapa mudah uang keluar dari APBN ataupun APBD. Betapa mudah melakukan belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Betapa mudah mengubah-ubah anggaran yang sudah ditetapkan.

Kita batasi di sini masalah pengawasan pada masalah pengawasan keuangan. Seharusnya uang jangan terlalu mudah keluar tetapi juga jangan terlalu sulit keluar. Secara umum harus ada tiga macam audit yang harus dilakukan.

Pertama, pre-audit. Kedua, current-audit dan ketiga post-audit. pre-audit, sebelum uang dikeluarkan dari APBN/APBD, seharusnya ada anggaran yang rinci yang harus diaudit masuk akal atau tidaknya anggaran itu, merupakan skala prioritas atau tidak, bisa dihemat atau tidak. Juga, apakah ada barang/jasa lain yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama.

Anggaran haruslah mendetail, baik menyangkut kuantitas, kualitas, beli di mana, dan seterusnya. Pembelianpun harus melalui transfer bank yang ternama dan bukti setor yang ada tanda validasi dari bank harus disimpan dengan baik. Begitu juga penerimaan uang juga harus melalui transfer bank.

Pembelian juga bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan (terutama hotel dan restoran) yang telah menggunakan mesin cash register. Artinya, alamat perusahaan harus jelas, termasuk alamat, nomor telepon, fax dan lain-lain.

Sedangkan current-audit dilakukan manakala proses pembelian barang dan jasa dilakukan. Dalam hal ini pengawas harus dilibatkan. Harus dicek apakah barang/jasa yang dibeli sesuai dengan anggaran atau tidak.

Terakhir yaitu post-audit. Yaitu audit atau pengawasan sesudah barang/jasa benar-benar sudah dibeli dan berada di gudang atau tempat penyimpanan lain. Dicocokkan apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan rincian anggaran.

Perlu dicatat bahwa unit dan petugas yang melakukan pre-audit, current-audit dan post-audit adalah unit dan petugas yang berbeda. Dengan demikian ada unit pre-audit (unit prapengawasan), unit current-audit (unit pengawasan faktual) dan unit post-audit (unit pascapengawasan).

Dengan demikian ketiga fungsi tersebut lebih bagus hasinya di dalam melakukan pengawasan dan itu juga merupakan sistem atau manajemen pengawasan yang baik.

Sebagian unit birokrasi sudah melakukan hal itu, tetapi tidak berjalan dengan baik. Misalnya, masih saja ada kapal laut yang memuat penumpang melebihi kapasitas sehingga sering terjadi kecelakaan kapal laut. Hal ini karena jarangnya sidak atau inspeksi mendadak yang merupakan bagian dari current-audit. Juga karena tidak adanya sanksi administratif atau sanksi hukum yang tegas terhadap para pelanggarnya.

HARIYANTO IMADHA


EKONOMI:

Orang Indonesia Memang Lemah Dalam Manajemen

KENAPA pemilu 2009 carut marut? Pelayanan publik buruk? Korupsi merajalela? Pungli masih terus berlangsung? Harga buku mahal? Kemacetan lalu lintas? Pengangguran dan kemiskinan masih banyak? Dan masih ada sejuta masalah direpublik ini. Muaranya adalah karena orang Indonesia, pada umumnya lemah dalam manajemen. Walaupun sudah punya gelar Master Manajemen (MM) sekalipun.

Saya setuju dengan hasil survei yang dilakukan oleh UNDP PBB beberapa waktu lalu yang mengatakan, kualitas SDM Indonesia menduduki peringkat ke 170 dari 177 negara. Dengan kata yang kasar, orang Indonesia tergolong orang yang bodoh.

Bagaimana tidak, untuk menjadi CPNS, calon TNI/Polri, calon walikota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon wapres dan lain-lain, syaratnya cuma syarat administrasi. Tidak ada tes IQ dan skill atau berdasar track record yang memadai.

Bangsa ini butuh orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai IQ tinggi dan memiliki ketrampilan. Bukan caleg-caleg atau capres-capres yang terpilih hanya karena faktor popularitas saja. Padahal dari kemampuan manajemennya mereka tergolong bodoh, tolol dan goblok.

Dari hasil survei 1980, dari 5000 mahasiswa salah satau perguruan tinggi di Yogyakarta, hanya ada 5 mahasiswa atau 1 persen saja yang mempunyai IQ tinggi dan terbukti cerdas dan hasil ujiannya bagus. IQ mereka 155 (bandingkan dengan IQ Albert Einstein yang 160).

Andaikan survei tersebut merupakan miniatur, maka di Indonesia kira-kira juga hanya ada satu persen dari jumlah penduduk yang mempunyai IQ tinggi, yaitu sekitar 2,4 juta orang. Bayangkan jika Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai IQ tinggi, cerdas dan memiliki ketrampilan manajemen yang baik, niscaya Indonesia sekarang ini akan sebanding dengan Jepang.

Kalau ingin maju, maka banyak hal yang harus dibenahi secara sistematik. Mulai dari pembenahan manajemen data kependudukan, manajemen politik, manajemen transportasi, manajemen birokrasi, manajemen pelayanan umum dan manajemen lainnya.

Untuk itu memang pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan konsultan manajemen yang credible. Kalau perlu undang konsultan-konsultan profesional dari luar negeri.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :” Serahkan segala urusan kepada ahlinya”.

HARIYANTO IMADHA

EKONOMI:

PKL Harus Dibina Bukan Dibinasakan

SEHARUSNYA pemerintah berterima kasih atas hadirnya PKL. Sebab, mereka tidak pernah merengek meminta pekerjaan. Mereka memaklumi kalau pemerintah tidak akan sanggup memberikan pekerjaan permanen dengan gaji atau upah yang layak bagi semua masyarakat miskin.

Penertiban PKL memang perlu. Tapi, tidak dalam arti merusak barang dagangan mereka. Harus ada solusi yang saling menguntungkan. Kalau para PKL disuruh pindah ke lokasi yang jauh dari pembeli dan sepi pembeli, tentu mereka akan menolak.

Bukankah di tiap kota, kecamatan dan desa pasti ada pasar tradisional? Kenapa tidak melakukan modernisasi pasar tradisional dalam arti membangun pasar tradisional yang ada menjadi pasar tradisional bertingkat (PTB) dengan harga sewa yang sangat terjangkau.

Atau melakukan tendanisasi pada suatu tempat tertentu yang strategis. Atau, membuatkan gerobak PKL yang multifungsi dan desain yang sangat menarik dan bergaya kontemporer atau modern?

Ya, di Jakarta,misalnya, sudah ada pembinaan para PKL. Namun kemudian mereka yang sukses akan cerita ke teman-temannya di kampung. Akibatnya, banyak orang kampung berbondong-bondong ke Jakarta atau kota besar lainnya untuk mengadu nasib sebagai PKL juga. Masalah sosial semakin bertambah.

Kenapa tidak mencontoh PKL Jepang? Semua PKL di Jepang harus memiliki ijin berjualan.. Untuk mendapatkan ijin para PKL harus memiliki berbagai persyaratan. Mulai dari barang-barang yang dijual tidak melanggar undang-undang, luas lapak yang ditempati, penerangan, kebersihan, kemananan, ketertiban dan lain-lain. Mereka menempati kawasan khusus PKL (KK-PKL).

Di Amerikapun ada PKL. Bahkan di negara-negara Eropa juga ada PKL. Coba, betapa bagusnya tenda-tenda PKL di Amerika,dan di negara-negara Eropa tersebut. Atau datanglah ke Jl. Surabaya Menteng. Para pedagang koper dan barang antik menempati tenda awning. Tampak menarik dan bersih serta tidak mengganggu lalu lintas.

Mungkin ada baiknya juga, bagi pendirian mal harus ada persyaratan sekian persen dari luas mal harus diperuntukkan bagi para PKL atau pengusaha kecil. Nah, jadikanlah para PKL sebagai “small is beautifull” yang enak dipandang mata dan tidak mengganggu ketertiban. Tidak mengganggu pejalan kaki maupun kendaraan. Salah satu cara terbaik yaitu membangun pasar tradisional bertingkat (PTB) seperti yang tertulis di atas.

HARIYANTO IMADHA


EKONOMI:

 

PNPM dan KUR Tidak Efektif Mengurangi Angka Kemiskinan

PROGRAM Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri kabarnya adalah salah satu program pengentasan kemiskinan. Namun menurut hasil analisa yang saya lakukan, PMDN tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Kenapa? PNPM Mandiri adalah sebuah program di mana desa atau masyarakat menentukan sendiri proyek apa yang akan dibangunnya. Misalnya, membangun pembangun listruk tenaga air atau mikri hidro, mendirikan gedung TK atau SD, membangun sarana dan prasarana ekonomi dan program-program lain yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat miskin. Program ini mirim Program Padat Karya di era Soeharto yang ternyata terbukti tidak mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan.

Kenapa? Karena PNPM Mandiri adalah program jangka pendek. Ketika proyek sedang dilaksanakan, masyarakat memang dapat pekerjaan dan dapat uang. Namun, ketika proyek selesai dikerjakan, maka masyarakat kembali menganggur dan miskin lagi.

Demikian juga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara teori, masyarakat diberi modal usaha agar keuntungan yang diperolehnya bisa menaikkan taraf hidupnya. Dengan demikian secara teori angka kemiskinan akan berkurang. Program ini sama dengan program Kredit Usaha Kecil (KUK) di era Soeharto. Program KUK banyak menjadi kredit macet dan bermasalah. Bahkan di Yogyakarta ada uji coba, mereka boleh pinjam modal puluhan juta rupiah dengan jaminan ijasah sarjana. Kenyataannya, program itu gagal.

Kenapa? Tidak semua penerima kredit adalah orang-orang yang berjiwa wiraswastawan. Walaupun mereka sudah punya usaha, namun di dalam pengembangannya mereka menghadapi banyak kendala, antara lain sulit memasarkan barang atau jasanya. Atau, produknya kurang kompetititif baik dari segi kualitas maupun harga.

Satu-satunya yang diinginkan masyarakat miskin yaitu pekerjaan permanen dengan gaji atau upah yang layak. Sebenarnya, seharusnya, bukan anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBN/APBD, tetapi justru anggaran pengentasan kemiskinan yang harus 20 persen dari APBN/APBD. Karena dengan terciptanya lapangan kerja permanen dan gaji atau upah yang layak, maka masyarakat miskin akan menyekolahkan anak-anaknya, mampu membayar rumah sakit, mampu membeli sembako dan hidupnya bisa sejahtera.

Sedangkan PMPM Mandiri dan KUR adalah program jangka pendek yang probabilitas keberhasilannya di bawah 50 persen. Artinya, PMPM Mandiri dan KUR merupakan program yang tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

HARIYANTO IMADHA

EKONOMI:

 

Salah Kelola APBN

KALAU Anda punya gaji Rp 2 juta per bulan, tentu Anda atau istri Anda akan membuat semacam Anggaran Penerimaan dan Belanja Rumah Tangga (APBRT). Artinya, Anda tahu berapa penerimaan dan berdasarkan penerimaan ini Anda menyusun kebutuhan atau anggaran belanja (sembako, listrik, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain) termasuk dana cadangan. Artinya, anggaran Anda tidak defisit.

Tetapi kalau kemudian Anda mengambil kredit rumah, kredit sepeda motor, kredit televisi, dll, maka Anda harus mengurangi pos pengeluaran supaya tidak defisit. Gunanya, supaya Anda bisa mengangsur kredit.

Namun manakala jumlah kebutuhan melebihi penerimaan, maka APBRT Anda akan mengalami defisit. Defisit ini akan Anda tutup dengan cara utang sana utang sini jual ini jual itu. Itu artinya Anda salah kelola APBRT.

Demikian juga APBN. Seharusnya pemerintah membuat anggaran belanja sesuai dengan besarnya penerimaan. Misalnya, penerimaa Rp 1.000 triliun, maka besarnya belanja maksimal sama dan kalau bisa lebih kecil dari penerimaan. Itupun harus memperhitungkan dana cadangan atau dana darurat. Itupun tidak boleh ada defisit.

Contoh kesalahan pemerintah. Karena demi kepentingan politik, maka anggaran pendidikan dinaikkan 20 persen. Namun dengan konsekuensi angka defisit APBN membengkak. Semua pengamat ekonomi tahu itu.

Contoh lain. Pemerintah tidak punya cukup uang untuk menaikkan gaji PNS/TNI/Polri. Namun dipaksakan dan uangnya diperoleh dengan cara pinjam ke JICA (Jepang). Artinya, jumlah utang bertambah.

Utang IMF dilunasi, tetapi diganti utang baru bernama Obligasi Retail Indonesia (ORI). Pemerintah memberikan stimulus ekonomi sekitar Rp 71 triliun. Tapi, kemudian disusul utang ke Asia Development Bank (ADB).

Akibat salah kelola itu, Indonesia selalu tambal sulam APBN. Di satu pihak mengangsur utang, di satu pihak membuat utang baru. Akibatnya, sampai kiamat Indonesia akan terlilit utang.

Ada berita yang mengatakan bahwa Indonesia akan mampu melunasi semua utangnya pada 2040. Itupun dengan asumsi pemerintahan-pemerintahan mendatang tidak membuat utang baru. Apa mungkin? Rasa-rasanya asumsi itu merupakan asumsi yang tidak realistis.

Mungkin perlu dibuat semacam Undang-Undang tentang Sumber Keuangan Negara (UU-SKN) di mana sumber penerimaan APBN dan APBD harus murni dari dalam negeri. Bisa berupa pajak, retribusi ataupun penerimaan lain.Bukankah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang nilainya luar biasa besar?

Lebih bagus lagi kalau pemerintah tidak utang sama sekali. Artinya, jumlah pembelanjaan tidak boleh melebihi penerimaan. Itupun tidak boleh defisit. Inilah yang disebut dengan APBN yang sehat.

Rumus APBN yang sehat yaitu APBN=B<P. Artinya, belanja negara harus lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara.

Selama ini APBN bangsa kita adalah APBN yang sakit akibat tim ekonomi pemerintah yang tidak becus mengelola APBN. Rakyatlah yang harus menjadi korban. Harus membayar bermacam-macam pajak yang tiap tahun naik.

Hariyanto Imadha

EKONOMI:

 

Sistem Perekonomian Indonesia

Memang Salah

 

SEJAK era Bung Karno hingga era SBY, Indonesia menganut sistem perekonomian yang salah. Semua tim ekonominya kebanyakan berpikir terlalu kapitalis-liberalis. Bahkan undang-undangnya juga lebih banyak berpihak ke perusahaan atau pengusaha besar, terutama investor dan kepentingan negara asing.

Salah satu indikator gagal dan salahnya perekonomian Indonesia yaitu, semua kebijakan-kebijakan ekonominya tidak pernah meningkatkan kesejahteraan dan bahkan tidak mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan.

Untuk menutupi kegagalan ekonomi ini pemerintah suka menyogok orang miskin dengan program BOS, BLT, raskin, jamkesmas, dan program-program lainnya yang tidak produktif dan membuat pengeluaran APBN menjadi boros.

Seharusnya Indonesia memiliki sistem perekonomian nasional yang berdampak terhadap pengurangan angka kemiskinan secara signifikan. Masyarakat miskin sebenarnya membutuhkan pekerjaan atau modal usaha yang layak.

Konsekuensinya, anggaran untuk infra struktur harus mendapat prioritas utama di dalam APBN. Di samping itu konsentrasi ekonomi harus ke ekonomi mikro. Di samping itu pemerintah harus mengurangi belanja barang berupa mobil dinas baru, pembangunan kantor baru yang mengada-ada dan pengeluaran lain yang tidak begitu penting.

Jumlah PNS pun harus dikurangi. Jumlah PNS cukup 1 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 2,2 juta saja. Sedangkan jumlah TNI/Polri justru harus ditambah sehingga menjadi 0,5 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 1,1 juta personali. Logikanya, satu PNS melayani 100 penduduk dan satu TNI/Polri melayani 200 penduduk. Jumlah TNI/Polri harus banyak mengingat wilayahan Indonesia sangat luas dan berbatasan dengan 10 negara. Konsekuensinya, TNI/Polri perlu dilengkapi dengan persenjataan yang super modern.

Saya menamakan sistem ekonomi tersebut dengan nama Sistem Perekonomian Kerakyatan yang Berdampak (mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan). Karena mayoritas masyarakat miskin terdiri dari para petani dan nelayan, maka pemerintah perlu memiliki Bank Tani dan Nelayan dengan tingkat bunga yang kecil. Para tani didorong untuk membeli traktor tangan dan para nelayan didorong untuk secara kolektif membeli perahu nelayan ukuran besar supaya mampu melaut lebih jauh dengan jaring ikan yang cukup besar dan efektif. Perlu juga dibuat Sistem Pertanian Syariah.

Sedangkan untuk masyarakat miskin yang bukan petani maupun pelayan disediakan pekerjaan berupa program pembangunan infra struktur (perbaikan jalan, jembatan, mengeruk waduk atau membangun waduk baru, membangun atau memperbaiki tanggul, membangun atau memperbaiki saluran irigasi ataupun drainase kota, dan lain-lain).

Sekarang ini sistem ekonomi yang dipakai pemerintah tidak mempunyai dampak atas berkurangnya masyarakat miskin. Walaupun sudah swasembada beras dan ekspor beras, namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan para petani. Petani tetap hidup melarat.

 

Hariyanto Imadha

 


Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: