Oleh: feusakti | April 22, 2011

EKONOMI: ACFTA dan Optimisme Pemerintahan SBY yang Tidak Realistis

ACFTA atau ASEAN-China Free Trade Agreement sebenarnya sudah ditandatangani pemerintah sejak 1991 dan baru diberlakukan mulai 1 Januari 2010. Artinya, semua produk dari China boleh masuk ke Indonesia dan produk Indonesia boleh masuk ke China tanpa dikenai biaya satu sen pun. Itulah yang disebut babak perdagangan bebas.

Masalahnya, sejak 1991 pemerintah tidak mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi perdagangan bebas itu. Buktinya, beberapa tahun ini pemerintah tak mampu membendung masuknya produk-produk China berupa mainan anak-anak, buah-buahan, obat-obatan dan lain-lain padahal semua dikenakan biaya masuk. Apalagi, kalau bebas dari biaya masuk.

Optimisme yang Tidak Realistis

Dalam perbincangan di radio televise atau surat kabar, pihak pemerintah selalu menunjukkan sikap optimis dengan mengatakan Indonesia akan konsentrasi pada produk andalan dan produk ekspor. Bagi yang mengerti ilmu ekonomi tentu tahu pernyataan itu merupakan optimism yang tidak realistis.

Justru, yang jadi masalah adalah produk dengan pasar domestic. Harga-harga produk China yang murah memang sangat menguntungkan konsumen Indonesia. Namun di pihak lain perusahaan Indonesia tak mampu bersaing akibat adanya ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Konsekuensinya, akan terjadi jutaan buruh yang akan terkena PHK.

Nasionalisme Jepang

Seharusnya, sejak dulu rasa nasionalisme ditanamkan kepada bangsa Indonesia. Jepang, sudah sejak dulu melakukan sosialisasi nasionalisme, baik melalui jalur birokrasi, pendidikan maupun melalui media masa cetak ataupun elektronik. Hasilnya, walaupun ada produk dari Eropa, Amerika dan lain-lain masuk ke Jepang, masyarakat Jepang tetap mengunakan produk dalam negeri.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?

Mungkin ada baiknya pemerintah membuat semacam Undang-undang Perlindungan Produk Nasional.

Pertama, mewajibkan semua aparat birokrat dan pendidikan mengenakan produk dalam negeri sejauh itu sudah diproduksi di dalam negeri.

Kedua, mewajibkan setiap perusahaan untuk menempelkan label Made in Indonesia di semua produknya.

Ketiga, memberikan stimulus ekonomi berupa keringanan pajak

Keempat, menghapus ekonomi biaya tinggi

Kelima, mengadakan asuransi PHK dengan premi yang terjangkau atau premi bersubsidi.

Apa yang Seharusnya Dilakukan Perusahaan?

Bagi perusahaan yang berdasar analisa benar-benar terancam gulung tikar karena kalah bersaing, sebaiknya cepat-cepat mengalihkan usahanya ke produk lain yang masih mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. Kedua, mengalihkan usahanya sebagai perusahaan impor. Dengan demikian perusahaan tidak perlu melakukan PHK massal dengan alasan demi efisiensi atau alasan lainnya.

Pemerintah Tidak Memberikan Contoh yang Baik

Jadi, semua tergantung dari kebijakan-kebijakanyang dibuat oleh pemerintah. Tim ekonomi pemerintah harus sanggup membuat terobosan-terobosan yang cerdas dan tidak sekadar membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya sepotong-sepotong dan jangka pendek saja.

Masalahnya adalah, pemerintah tak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Di satu sisi masyarakat diimbau untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, sementara itu menteri-menterinya bersenang-senang menggunakan mobil dinas sangat mewah buatan Jepang seharga Rp 1,5 milyar.

Sumber foto: buanasumsel.com

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger


Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: