Oleh: feusakti | Agustus 27, 2011

MANAJEMEN: Munculnya Institusi Ekstra Cermin Ketidakmampuan Pemerintah

KALAU diamati, sejak era Soekarno hingga era SBY, selalu saja bongkar pasang struktur organisasi pemerintahan. Ditambah lagi munculnya berbagai organ ekstra yang sebenarnya buang-buang uang saja. Organisasi memang dinamis dan boleh berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Namun paling tidak harus ada format baku tentang organisasi. Hal ini karena adanya filsafat berpikir yang tidak “clara et distincta”

Coba, betapa kacaunya filsafat manajemen pemerintahan kita. Dulu departemen peridustrian dan departemen perdagangan dipisah,lantas digabung,lantas dipisah, dst. Apalagi yang namanya koperasi berganti-ganti induk departemen. Juga budaya dan lain-lain. Ganti presiden ganti struktur organisasi pemerintahan.

Menterinya juga begitu. Dulu SMA,lantas SMU,lantas SMA. Kurikulum pendidikan juga berganti-ganti tapi substansinya ya itu-itu juga. Ganti menteri, ganti peraturan.

Yang paling menyedihkan munculnya organ-organ ekstra di luar organ resmi yang sudah ada. Misalnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ini kan cermin ketidak mampuan pemerintah mengefektifkan dan mengefisienkan organ kepolisian, kejaksaan dan kehakiman atau pengadilan.

Perlu cara berfikir “clara et distincta”

Yaitu cara berfikir yang melihat persoalan secara jelas dan bisa dibeda-bedakan.Misalnya melakukan survei, kenapa sih kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tidak efektif dan tidak efisien? Kenapa ada penyimpangan? Kenapa ada penyalahgunaan wewenang? Kenapa ada mafia peradilan? Kenapa ada markus? Kenapa ada jual beli vonis dan remisi? Kenapa ada pemerasan atau penyuapan?

Kenapa BPKP,inspektorat dan unit-unit pengawasan tidak efektif dan efisien? Kenapa auditor BPK mudah dibeli? Kenapa pelaksana pengawasan mudah disuap atau bahkan melakukan pemerasan?

Perlu adanya Dewan Pakar

Idealnya pemerintah memiliki dewan pakar yang bersifat multidisiplin maupun interdisiplin. Mereka bertugas melakukan survei, analisa, pembahasan, mencari solusi ,membuat sistem dan memberikan rekomendasi ke presiden.

Misalnya, bagaimana supaya kepolisian, kejaksaan dan kehakiman bisa efektif dan efisien sehingga tak perlu ada KPK? Bagaimana caranya supaya BPKP,inspektorat dan unit-unit pengawasan bisa efektif dan efisien?

Perlu adanya sebuah sistem yang baku

Manajemen yang baik harus terdiri dari sub-sub sistem yang baik sehingga terbentuk sebuah sistem yang baku di manusia mau tidak mau harus mengikuti sistem itu dan bukan sebaliknya sistem yang mengikuti keinginan manusia.

Kalau negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa?

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger


Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: