Oleh: feusakti | September 17, 2011

MANAJEMEN: Pendapat yang Salah tentang Rencana Pemindahan Pusat Pemerintahan Jakarta

BANYAK pendapat salah,seolah-olah tujuan pemindahan ibukota adalah di dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk atau kemacetan lalu lintas di Jakarta.Yang benar.Jika pusat pemerintahan dipisah dengan pusat bisnis,maka diharapkan secara psikologis pemerintah lebih bisa berkonsentrasi mengurusi negara dan bangsa dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat busines oriented bagi diri-sendiri. Itulah yang dilakukan New York dan Washington DC.

Kenapa bukan untuk mengurangi kepadatan penduduk?

Kepadatan penduduk di Jakarta bukanlah karena Jakarta sebagai ibukota negara atau sebagai pusat pemerintahan, tetapi karena Jakarta sebagai pusat bisnis atau kota bisnis.

Sekitar 70% uang Indonesia beredar di pusat bisnis Jakarta dan sekitar 70% kekuatan ekonomi juga terpusat di pusat bisnis Jakarta. Iitulah sebabnya banyak orang tertarik untuk mencari pekerjaan di Jakarta karena sebagai kota bisnis selalu muncul perusahaan-perusahaan baru, pembangunan mal/supermakert/square/plasa dan pembangunan sektor perekonomian lainnya.

Bukti:

Walaupun pusat pemerintahan Amerika sudah dipindah ke Washington DC, namun angka urbanisasi ke pusat bisnis New York masih tinggi. Yaitu sekitar 300.000 per tahun masayarakat Amerika mencari pekerjaan di New York sehingga New York semakin lama semakin menjadi kota yang padat seperti halnya Jakarta.

Kenapa bukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas?

Jakarta macet bukan karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi sebagai pusat bisnis. Konsekuensinya, jika bisnis berkembang di Jakarta, maka pertambahan kendaraan akan bertambah. Apalagi dengan adanya sistem pembelian kredit dan belum adanya pembatasan jumah kendaraan, maka kemacetan di Jakarta semakin menjadi-jadi. Jadi, kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah akibat belum adanya manajemen lalu lintas yang baik.

Jadi, apa tujuan daripada pemindahan pusat pemerintahan?

Istilah pemindahan pusat pemerintahan atau ibukota mungkin merupakan kalimat yang belum lengkap. Kalimat yang benar yaitu pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis dengan jarak yang cukup jauh. Tujuannya adalah agar para pejabat pemerintahan bisa konsentrasi memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran bisnis. Ibarat orang berpuasa, apabila di depannya ada makanan dan minuman enak, maka probabilitas untuk terganggu puasanya sangat besar sebab gangguan puasa ada di depan matanya.

Bukankah pemindahan pusat pemerintahan butuh biaya sangat besar?

Ada gambaran keliru, seolah-olah pemindahan pusat pemerintahan berarti harus membangun gedung-gedung baru untuk semua departemen. Harus membangun gedung DPRRI baru.

Istilah yang tepat mungkin “pemindahan kabinet” sebagai inti daripada pemerintahan. Dengan demikian, andaikan pusat pemerintahan atau ibukota dipindah ke Palangkaraya, Kalimantan, maka yang perlu dibangun adalah istana negara dan kompleks pemerintahan atau kompleks perumahan menteri dan kompleks perumahan bagi pembantu-pembantu presiden.

Dengan adanya kemajuan teknologi, maka kegiatan koordinasi,informasi, bisa dilakukan melalui e-mail, SMS,telepon, faks dan teknologi komunikasi lainnya. Tidak perlu memboyong jutaan arsip dari Jakarta ke Palangkaraya.

Dengan demikian, ppemindahan pusat pemerintahan atau ibukota ke Palangkaraya (misalnya) cukup dengan biaya sekitar Rp 100 triliun dan dianggarkan selama 10 tahun atau Rp 10 triliun per tahun. Jadi, tidak terlalu banyak.

Sebenarnya, di jaman Belanda dulu Belanda telah memisahkan pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta dan pusat bisnis di Jakarta. Masalahnya adalah, pemimpin Indonesia banyak yang bodoh dan sok pintar, maka pusat pemerintahan dipindah dari Yogyakarta ke Jakarta.

Apakah itu efektif?

Sudah banyak negara menjadi maju akibat pemisahan pusat pemerintahan. Antara lain Amerika, Australia dan bahkan negara tetangga kita : Malaysia.

CATATAN:

Banyak pendapat salah,seolah-olah tujuan pemindahan ibukota adalah di dalam rangka mengurangi kepadatan penduduk atau kemacetan lalu lintas di Jakarta.YANG BENAR:Jika pusat pemerintahan dipisah dengan pusat bisnis,maka diharapkan secara psikologis pemerintah lebih bisa berkonsentrasi mengurusi negara dan bangsa…  dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat busines oriented bagi diri-sendiri. Itulah yang dilakukan New York dan Washington DC.

Sumber foto: shatriacesarya.wordpress.com

Hariyanto Imadha

Facebooker/Blogger


Semua komentar otomatis akan dihapus

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: