Oleh: feusakti | September 13, 2013

MANAJEMEN: Mobil Murah Versus Kemacetan Lalu Lintas

FACEBOOK-ManajemenMobilMurahVersusKemacetanLaluLintas

GAGASAN atau kebijakan tentang pengadaan mobil murah mengundang pro-kontra. Mereka yang pro, terutama Menteri Perindustrian MS Kaban mengatakan bahwa pengadaan mobil murah itu perlu, supaya terjangkau oleh masyarakat “miskin”. Sedangkan mereka yang kontra, terutama Jokowi mengatakan penambahan mobil-mobil murah justru akan menambah kemacetan, terutama di Jakarta. Di satu sisi menperin tidak mau disalahkan, justru bernada menyalahkan penambahan jalan yang lambatlah yang menyebabkan kemacetan. Sedangkan Jokowi akhirnya dengan gayanya yang khas mengatakan akan menghadapi pertambahan mobil murah melalui kebijakan ERP (Electronic Road Pricing), ganjil-genap maupun menaikkan pajak mobil pribadi.

Penyebab kemacetan

Siapapun gubernurnya, tentu faham betul bahwa kemacetan disebabkan karena pertambahan jalan ibarat deret hitung. Sedangkan pertambahan kendaraan ibarat deret ukur. Di mana titik temu atau titik keseimbangan atau titik equilibriumnya? Tidak ada. Membangun pertambahan jalan membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Sedangkan melarang orang membeli kendaraan tentu saja sangat tidak mungkin.

Alternatif solusi yang tidak mungkin

Ada beberapa alternatif solusi, tetapi tidak mungkin direalisasikan.

-Melarang penggunaan mobil murah di Jakarta atau di Jabodetabek

-Mobil murah hanya boleh dijual di luar Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa

-Mobil murah hanya untuk diekspor

-Melarang memproduksi mobil murah

-Melakukan pembatasan produksi mobil murah

Lantas bagaimana alternatif solusi yang memungkinkan?

Antara lain sesuai gagasan Jokowi ditambah alternatif lain

-Menerapkan sistem ERP, terutama di wilayah bisnis

-Menerapkan sistem ganjil genap, di wilayah non-bisnis

-Menaikkan tarif parkir untuk kendaraan roda empat terutama mobil pribadi di lokasi-lokasi bisnis

-Menambah transportasi umum terutama bus TransJakarta

Hanya memindahan kemacetan

Jika kebijakan mengatasi kemacetan tersebut di atas diterapkan, maka yang akan terjadi adalah merupakan pemindahan kemacetan saja, terutama di jalan-jalan alternatif

Perluasan kebijakan ERP

Pelaksanaan ERP di Singapura dan di negara lain terbukti bisa mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, ruas jalan yang diberlakukan kebijakan ERP bisa diperluas secara bertahap.

Penyempurnaan sistem ganjil-genap dengan E-STNK

Sistem ganjil-genap hanya dengan sistem penempelan stiker tentu sangat rawan penyelewengan. Perlu penyempurnaan yang maanajemennya mirip jalan tol tetapi menggunakan E-STNK. E-STNK tidak menggantikan STNK asli melainkan berisi data nomor polisi dan kode ganjil atau genap. Cara memakai mirip penggunaan E-Toll, yaitu memasukkan E-STNK ke alat dan secara otomatis pintu portal akan terbuka. Bedanya, E-Toll dikenakan biaya, sedangkan memasuki kawasan ganjil-genap dengan menggunakan E-STNK tidak dikenakan biaya. E-STNK merupakan gagasan atau usulan penulis (Hariyanto Imadha) dan belum ada tanggapan dari pihak Pemda DKI Jakarta, terutama dari gubernur maupun wakil gubernur.

Peranan monorail dan MRT

Secara bertahap, perlu dibangun sebanyak mungkin fasilitas monorail maupun MRT sebanyak mungkin sehingga semua tujuan utama di Jakarta bisa tercapai. Tarif harus ditekan semurah mungkin.

Mengantisipasi kemacetan akibat motor

Apabila suatu saat nanti kemacetan justru diakibatkan oleh motor, maka tak ada pilihan lain kecuali sistem ERP dan sistem ganjil-genap juga diterapkan untuk motor.

Pembangunan jalan layang tetap perlu

Pembangunan jalan layang, terutama di ataas persimpangan jalan tetap diperlukan. Bahkan pembangunan subway di kawasan tertentu juga layak diteruskan sesuai dengan anggaran ataupun kemampuan dana yang ada.

Intinya transportasi umum

Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan lalu lintas adalah pada transportasi umum. Kuantitas dan kualitas harus memadai. Tarif terjangkau, aman dan nyaman.

Kemacetan di luar lajur ERP dan sistem ganjil-genap

Kemacetan bisa saja terjadi di luar jalan-jalan yang terkena kebijakan sistem ERP maupun sistem ganjil-genap. Tentu perlu pengaturan tersendiri. Misalnya dengan menerapkan sistem satu arah,hari-hari tertentu khusus motor dan hari-hari tertentu khusus non-motor dan cara-cara lainnya sesuai kondisi setempat.

Semoga, cita-cita menjadikan Jakarta sebagai Jakarta Baru yang bebas kemacetan bisa segera teratasi.

Hariyanto Imadha

Pengamat perilaku

Sejak 1973


Kategori